you're reading...
Pemilu

Tidak Ada Pintu Bagi Capres Independen di Pemilu 2009

Pupus sudah harapan capres independen untuk ikut berlaga dalam perhelatan Pemilu 2009, pasalnya Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. MK memutuskan perkara yang mempunyai nomor 56/PUU-VI/2008 pada tanggal 17 Februari 2009. Pemohon dalam perkara ini adalah M. Fadjroel Rachman dkk., dalam putusan tersebut MK berpendapat bahwa UU Pilpres tidak bertentangan dengan UUD 1945. Putusan tersebut tidak diputuskan secara bulat karena ada 3 hakim MK yang mempunyai pendapat berbeda atau dissenting opinion, mereka adalah Abdul Mukhtie fadjar, Maruarar Siahaan dan M.Akil Mochtar. MK memutuskan pasal 1 angka 4, pasal 8, pasal 9 sepanjang frasa “partai politik atau gabungan partai politik” dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil Presiden tidak bertentangan dengan UUD 1945 secara keseluruhan dan dalil-dalil permohonan para pemohon tidak beralasan. Menurut MK, Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 sudah sangat jelas menyatakan bahwa “Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Konstitusi Indonesia tidak mengenal adanya Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden independen. Oleh karena itu Pasal 8 dan Pasal 13 ayat (1) UU Pilpres sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Diberikannya hak konstitusional untuk mengusulkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik oleh UUD 1945 bukanlah berarti hilangnya hak konstitusional warga negara dan Pemohon untuk menjadi Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden karena hal itu dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 apabila warga negara yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan.

Sedangkan menurut hakim MK Mukthie Fajar yang mempunyai pendapat berbeda, pasal 5 UU Nomor 42 tahun 2008 mengatur tentang syarat calon Presiden dan wakil Presiden yang sama sekali tidak menyebut harus parpol, selain itu pasal 6A UUD 1945 bukan ketentuan yang mengatur syarat (requirement), melainkan mengenai cara atau prosedur pencalonan yang seharusnya tidak menafikan siapapun yang memenuhi syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, baik mencalonkan diri sendiri atau diusulkan parpol.
Fadjroel Rachman selaku pemohon dalam kasus ini menegaskan bahwa perjuangan calon independen tidak akan berhenti dan akan mendorong amandemen kelima UUD 1945 agar calon Presiden independen bisa termuat dalam konstitusi.

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Statistika Pengunjung

  • 133,412 Tamu
free counters
Online Users
IP


My blog is worth $564.54.
How much is your blog worth?

Masukkan alamat email Anda untuk mendapat update blog ini melalui email

Bergabunglah dengan 6 pengikut lainnya

Follow nherdiyanto's WebBlog on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: