you're reading...
Pengadaan Barang/Jasa

Perbedaan Pokok Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Oleh karena itu perlu kita pahami perbedaan pokok Perpres 54 Tahun 2010 ini dengan peraturan sebelumnya :

1.  Ruang Lingkup – Pendanaan dengan PHLN

  • Prinsip : Pengadaan B/J yg dibiayai Pinjaman/Hibah LN harus mengikuti Perpres ini.
  • Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku  bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, pihak-pihak  dapat menyepakati tata cara pengadaan yang akan dipergunakan

2.  Jenis Pengadaan :

  1. Barang
  2. Pekerjaan Konstruksi
  3. Jasa Konsultansi
  4. Jasa Lainnya

3.  Keharusan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) :

  • Prinsip : dari organisasi ad-hoc ke permanen dan profesional;
  • Setiap K/L/D/I harus membentuk ULP secara permanen sblm 2014;
  • Jumlah dan posisi ULP diserahkan K/L/D/I sesuai kebutuhan dan rentang kendalinya;
  • ULP diisi pejabat yang kompeten dan integritasnya terjamin, dengan insentif  yg layak;

4.  Keharusan melaksanakan E-Procurement :

  • E-Proc  =  lebih cepat, murah, transparan, bebas premanisme/mafia;
  • Pengumuman di website masing2 dan website pengadaan nasional (www.inaproc.lkpp.go.id);
  • Setiap K/L/D/I harus melaksanakan E-Proc pada tahun 2012; • E-Proc terdiri dari e-tendering dan e-purchasing;
  • LKPP siap membantu dengan aplikasi dan pelatihan (gratis);

5.  Delegasi kewenangan dan tanggung jawab lebih besar ke PA :

  • PA adalah penanggung jawab utama pengadaan;
  • PPK bertanggung jawab atas substansi pengadaan (pelaksanaan kontrak);
  • ULP/Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan lelang/tender;

6.  Tetap berpihak pada usaha kecil :

  • Paket pekerjaan utk usaha kecil naik, dari 1M ke 2,5M;
  • Kemampuan dasar (KD) utk pekerjaan konstruksi 3 NPt, jasa lainnya 5 NPt.  KD untuk pengadaan barang dan jasa konsultansi ditiadakan.
  • Tahun perhitungan NPt naik dari 7 tahun menjadi 10 tahun

7.  Penyederhanaan Pelaksanaan Pengadaan :

  • Pengadaan Langsung untuk Barang/Pek.Konst/Jasa Lainnya s/d Rp.100jt dan untuk Jasa Konsultansi s/d Rp.50jt;
  • Pelelangan/seleksi sederhana s/d Rp.200jt;
  • Metoda evaluasi disederhanakan (sistem gugur), kecuali untuk pekerjaan kompleks.
  • Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh pimpinan K/L/I untuk pengadaan ≤ Rp.10 M (barang tertentu).
  • Jaminan dalam pengadaan barang/jasa dapat dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau perusahaan asuransi.
  • Memungkinkan untuk pelaksanaan Pelelangan/Seleksi sebelum Tahun Anggaran.
  • Pasca Kualifikasi untuk pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan

8.  Ada ketentuan khusus metoda Sayembara/Kontes :

  • Untuk pengadaan barang/jasa hasil kreativitas, gagasan, inovasi, riset, produk seni-budaya (spesifik dan harga satuan tidak dapat ditentukan).  Contoh: arsitektur, benda seni, seni pertunjukan, piranti lunak, lomba karya ilmiah, dsb;
  • Tatacaranya mirip seleksi, tapi dapat disederhanakan;
  • ULP/Panitia dibantu oleh ahli yang kompeten dibidangnya (Tim Juri);

9.  Lebih fleksibel dlm menghadapi bencana dan keadaan darurat :

  • Ketentuan tentang bencana diperlonggar (alam, non-alam, sosial), termasuk antisipasi sebelum bencana datang menerjang;
  • Dalam keadaan menghadapi bencana dan keadaan darurat dapat dilakukan Penunjukan Langsung (tidak ada batasan, tetapi tetap subject to audit).

10.  Penunjukan Langsung untuk barang/jasa khusus :

  • Penyedia obat, alat kesehatan habis pakai yg jenis dan harganya ditetapkan pemerintah (Menkes) dapat ditunjuk langsung;
  • Penyedia mobil, sepeda motor, kendaraan lain dengan harga khusus pemerintah (GSO) dapat ditunjuk langsung;
  • Sewa penginapan/hotel, lanjutan sewa gedung/kantor dapat ditunjuk langsung.

11.  Pengadaan secara Swakelola

  • Prinsip : pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara swakelola.
  • Dapat mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk pelaksanaan swakelola

12.  Pengadaan alutsista TNI dan almatsus Polri :

  • Alutsista ditetapkan Menhan (masukan Panglima TNI), almatsus ditetapkan Kapolri;
  • Pengadaan alutsista/almatsus dari industri DN;
  • Dalam hal industri DN belum mampu, pengadaannya dari pabrikan di LN bekerjasama dengan industri/lembaga riset DN;
  • Tatacara pengadaan alutsista/almatsus diatur Menhan/Kapolri;
  • Barang non-alutsista dan non-almatsus pengadaannya reguler.

13.  Pengadaan di Luar Negeri :

  • Pengadaan untuk Kedubes RI dan kantor perwakilan RI di LN sedapat mungkin menggunakan Perpres ini; dalam hal tidak applicable dapat mengikuti aturan negara setempat;
  • Tatacaranya dapat diatur lebih lanjut oleh Menlu.

14.  Perbedaan-perbedaan Lainnya :

  • Kontrak Payung;
  • Keikutsertaan perusahaan asing;
  • Sanggah dan Sanggah Banding;
  • Konsep Ramah Lingkungan;
  • Preferensi Harga dan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri);
  • dsb

Sumber : Sosialisasi Perpres No. 54 Tahun 2010

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Statistika Pengunjung

  • 133,412 Tamu
free counters
Online Users
IP


My blog is worth $564.54.
How much is your blog worth?

Masukkan alamat email Anda untuk mendapat update blog ini melalui email

Bergabunglah dengan 6 pengikut lainnya

Follow nherdiyanto's WebBlog on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: