you're reading...
Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia  Nomor  70  Tahun  2012  Tentang  Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Sebelumnya Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 35 Tahun 2011 yang merupakan perubahan pertama atas Perpres No. 54 Tahun 2011, dimana dalam perpres itu tercakup penambahan kriteria Penunjukan Langsung (PL) untuk pekerjaan jasa konsultan hukum (advokat) dan arbiter yang mendesak dan tidak bisa direncanakan terlebih dahulu. Dalam Perpres 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam PB/JP.

Perubahan yang tertuang dalam Perpres 70 tahun 2012 ini bertujuan menghilangkan bottlenecking dan multi tafsir yang membuat penyerapan anggaran terlambat dan memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan, yang meliputi :

1.      Dalam rangka percepatan penyerapan anggaran, dibuat ketentuan baru tentang :
a.      Kewajiban setiap K/L/D/I membuat rencana umum pengadaan dan rencana penarikan
b.      Kewajiban melaksanakan pengadaan di awal  tahun anggaran sebelum Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
c.      Memperluas penggunaan e-katalog untuk barang-barang yang spesifikasi dan harganya jelas di pasaran, seperti obat, alat kesehatan, alat pertanian, alat berat, bibit padi/jagung, dan sejenisnya. Saat ini LKPP telah membuat e-katalog untuk kendaraan bermotor.
d.      Menaikkan nilai pengadaan langsung untuk barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya sampai dengan Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), yang semula Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Menaikan nilai pelelangan sederhana untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang semula Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
e.      Hasil pengadaan langsung harus diumumkan di website masing-masing K/L/D/I untuk mencegah terjadinya penyimpangan.
f.       Penambahan metode pelelangan terbatas untuk pengadaan barang.
g.      Mengubah persyaratan konsultan internasional.
h.      Pengecualian persyaratan sertifikat keahlian untuk PPK yang dijabat Eselon II keatas atau dijabat oleh PA/KPA apabila tidak ada pejabat yang memenuhi persyaratan bersertifikat.
i.        Memperpendek waktu pelelangan sederhana menjadi paling kurang 12 hari kerja semula 14 hari kerja.
j.        Pendelegasian menjawab sanggah banding dari Pimpinan K/L/D/I  ke pejabat Eselon I/II.
k.      Menaikan jaminan sanggah banding semula 2 0/00 (dua per seribu) maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menjadi 1% dari nilai HPS.
l.        Mengubah besaran uang muka kontrak tahun jamak maksimum sebesar 20% dari nilai kontrak dan harus menyusun rencana penggunaan uang muka.
m.    Penghapusan larangan bagi Peserta yang terafiliasi.

2.      Dalam rangka memperjelas dan menghilangkan ketentuan yang multi tafsir, yaitu :
a.      Memperjelas keberadaan ULP di Daerah adalah 1 ULP untuk 1 provinsi/kabupaten/kota;
b.      Memperjelas tugas dan kewenangan Ketua dan Pokja ULP (penanggung jawab proses pemilihan adalah Pokja ULP).
c.      Memperjelas adanya penyetaraan teknis untuk pelelangan dengan metoda dua tahap.
d.      Memperjelas bahwa yang berhak menyanggah adalah peserta yang memasukan penawaran.

3.      Memperjelas arah reformasi kebijakan pengadaan
a.      Lampiran Perpres dijadikan Keputusan Kepala  (dengan persetujuan Menteri PPN);
b.      Mempertegas adanya mainstream Regular Bidding dan Direct Purchasing;
c.      Penambahan barang yang Direct Purchasing ditentukan oleh Kepala LKPP.

Perpres 70/2012 ini mulai berlaku sejak diundangkan, yakni tanggal 1 Agustus 2012. Pengadaan yang sedang dilaksanakan dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Perpres No. 54 Tahun 2010. Demikian pula dengan perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Perpres ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak. Peraturan Presiden ini dapat diunduh pada tautan berikut :

Batang Tubuh Perpres 70/2012

Penjelasan

Sumber : http://www.lkpp.go.id

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Statistika Pengunjung

  • 133,412 Tamu
free counters
Online Users
IP


My blog is worth $564.54.
How much is your blog worth?

Masukkan alamat email Anda untuk mendapat update blog ini melalui email

Bergabunglah dengan 6 pengikut lainnya

Follow nherdiyanto's WebBlog on WordPress.com
%d blogger menyukai ini: