LKPP

This tag is associated with 6 posts

Jaminan Penawaran Tidak Dipersyaratkan Dalam Lelang Secara Elektronik

Jaminan penawaran tidak diperlukan dalam lelang secara elektronik tercantum dalam Peraturan Kepala LKPP No. 18 Tahun 2012 dengan syarat nilai pengadaan barang/jasa yang memiliki paling tinggi Rp2.500.000.000,00 atau tidak menimbulkan resiko apabila pemenang mengundurkan diri menyebabkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Hal tersebut dapat menjadi sebuah solusi terhadap gonjang-ganjing jaminan penawaran yang dikeluarkan … Baca lebih lanjut

Peraturan Kepala LKPP Tentang Unit Layanan Pengadaan

Sebagai salah satu tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kepala LKPP telah mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan pada tanggal 7 Mei 2012. Dalam peraturan tersebut ULP dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, ULP bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat … Baca lebih lanjut

Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)

Pada tanggal 28 Desember 2010, LKPP mengeluarkan Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document). Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini merupakan pedoman dalam menyusun dokumen pengadaan barang/jasa Pemerintah yang bertujuan agar pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan barang/jasa. Peraturan Kepala … Baca lebih lanjut

Perbedaan Pokok Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011. Oleh karena itu perlu kita pahami perbedaan pokok Perpres … Baca lebih lanjut

Pemerintah Ajukan RUU Pengadaan Barang dan Jasa

Pemerintah dalam hal ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dalam waktu dekat akan mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) ke DPR RI. Dalam draf RUU ini akan diatur lengkap mengenai PBJ yang selama ini PBJ masih diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Kepala … Baca lebih lanjut

Perbedaan Keppres 80/2003 dengan Rancangan Perpres (pengganti) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pada bulan Oktober kemarin, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan Simposium Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Kongres ke-1 Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) di Makassar. Dalam acara tersebut dipaparkan beberapa materi dari berbagai deputi di lingkungan LKPP, salah satu materi yang menarik yaitu dari Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP yang mengambil topik … Baca lebih lanjut

Statistika Pengunjung

  • 141,993 Tamu
free counters
Online Users
IP


My blog is worth $564.54.
How much is your blog worth?

Masukkan alamat email Anda untuk mendapat update blog ini melalui email

Bergabunglah dengan 6 pengikut lainnya

Follow nherdiyanto's WebBlog on WordPress.com